021-78833001|gapuspindo92.16@gmail.com

Kebijakan Pemerintah

Home/Peristiwa/Kebijakan Pemerintah

Jokowi: Jangan Buat Kebijakan Tanpa Kajian Mendalam

By | 2017-10-04T11:23:59+00:00 October 4th, 2017|Kebijakan Pemerintah, Peristiwa|

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan seluruh jajaran menteri Kabinet Kerja agar tidak mengeluarkan kebijakan tanpa kajian mendalam sehingga berpotensi melukai hati rakyat. Kepala Negara mengingatkan, memasuki tahun politik 2018 mendatang, setiap kebijakan pemerintah harus mencerminkan keberpihakan pada rakyat dan melalui kajian mendalam, yang melibatkan rakyat. “Setiap kebijakan itu diarahkan kepada keberpihakan kita kepada publik, kepada [...]

Read More
 0

Kemendag Tetapkan Harga Pangan Mei 2017

By | 2017-05-29T15:33:44+00:00 May 29th, 2017|Kebijakan Pemerintah|

Kementerian Perdagangan terus menjalankan strategi dan kebijakan untuk menjamin ketersediaan, stabilitas, dan kepastian harga barang kebutuhan pokok, khususnya pada saat puasa dan menjelang Lebaran 2017. Setelah melakukan dialog dengan pelaku usaha, peninjauan pasar, dan menetapkan harga eceran tertinggi sejumlah bahan pokok, Kemendag kini menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27/M-DAG/PER/5/2017 tentang Penetapan Harga Acuan Pembelian di [...]

Read More
 0

Permendag 13/2017

By | 2017-03-31T07:00:40+00:00 March 31st, 2017|Kebijakan Pemerintah|

Untuk lebih meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan ekspor dan impor hewan dan produk hewan, perlu melakukan perubahan terhadap Lampiran II Peraturan Menteri Perdagangan nomor 59/M-DAG/PER/8/2016 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan. Perubahan yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Perdagangan nomor 13/M-DAG/PER/2/2017 ini diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Maret 2017. Download klik Permendag 13/2017 [...]

Read More
 0

PP 22/1983

By | 2017-03-10T02:52:04+00:00 March 10th, 2017|Kebijakan Pemerintah|

Penjualan sapi oleh feedloter dilakukan setelah masa penggemukan minimal 4 bulan sebagaimana yang diwajibkan oleh Undang-Undang Nomor 41 tahun 2014 dan mencapai berat tertentu kepada pengusaha pemotongan hewan (Jagal). Sapi ini akan dipotong di Rumah Pemotongan Hewan (RPH) yang telah mendapatkan izin Pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner. Peraturan [...]

Read More
 0

Permenkeu 166/2011

By | 2017-03-10T02:25:36+00:00 March 10th, 2017|Kebijakan Pemerintah|

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 166/PMK.001/2011 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Dalam Rangka ASEAN-AUSTRALIA-NEW ZEALAND FREE TRADE AREA (AANZFTA) ditetapkan dalam rangka meningkatkan kerjasama ekonomi antara negara anggota ASEAN, Australia dan Selandia Baru. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) yang diundangkan pada tanggal 20 Oktober 2011 ini bahwa impor sapi bakalan yang masuk ke [...]

Read More
 0

Permentan nomor 02 tahun 2017

By | 2017-08-30T13:53:01+00:00 March 6th, 2017|Kebijakan Pemerintah|

Kementerian Pertanian Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Menteri Pertanian nomor 02/PERMENTAN/PK.440/2/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian nomor 49/PERMENTAN/PK.440/10/2016 tentang Pemasukan Ternak Ruminansia Besar ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. Permentan yang diundangkan pada tanggal 22 Februari 2017 ini ditetapkan oleh pemerintah karena mempertimbangkan perlu dilakukan penyempurnaan beberapa hal yaitu jangka waktu pemenuhan rasio, spesifikasi ternak [...]

Read More
 0

DPR Minta Pemerintah Revisi PP 4/2016

By | 2017-05-09T07:49:31+00:00 February 27th, 2017|Kebijakan Pemerintah, Peristiwa|

Pemeritah perlu merevisi Peraturan Pemerintah (PP) nomor 4 tahun 2016 tentang pemasukan ternak dan atau produk hewan dalam hal tertentu yang berasal dari negara atau zona dalam suatu negara asal pemasukan. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Komisi IV DPR RI Herman Khaeron melaui media cetak dalam artikel yang berjudul "Kebijakan Impor Diharapkan Tak [...]

Read More
 0

Permentan No 17 Tahun 2016

By | 2017-05-09T07:49:31+00:00 February 23rd, 2017|Kebijakan Pemerintah|

Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Republik Indonesia ini tentang Pemasukan Daging Tanpa Tulang Dalam Hal Tertentu Yang Berasal Dari Negara atau Zona dalam Suatu Negara Asal Pemasukan. Permentan yang diundangkan pada 4 Mei 2016 ini untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4) PP no 4 tahun 2016 tentang Pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan Dalam Ha Tertentu [...]

Read More
 0