Rekomendasi Rembug Nasional Bidang Kedaulatan dan Keamanan Pangan

Home/Peristiwa/Rekomendasi Rembug Nasional Bidang Kedaulatan dan Keamanan Pangan

Tema “Menuju Indonesia yang Berdaulat Atas Pangan”

Sarasehan Nasional Petani , Sapta Tirta, Desa Pablengan, Karanganyar 27 – 28 September 2017, Rembug Daerah I Universitas Syah Kuala, Banda Aceh 16 Oktober 2017 , Rembug Daerah II Institut Pertanian Bogor 20 Oktober 2017 dan Rembuk Nasional Jakarta 23 Oktober 2017

Berdasarkan Rembug yang telah dilakukan berhasil dirumuskan 6 (enam) rekomendasi sebagai berikut:

Pertama, Kesejahteraan Petani. Pemerintah telah berupaya keras melalui berbagai program untuk menurunkan kemiskinan. Karena sebagian besar kemiskinan berada di perdesaan maka upaya pembangunan pertanian tidak bisa lepas dari upaya tersebut. Kemiskinan di perdesaan telah menurun dari 14,37% pada bulan Maret 2014 (BPS, 2014) menjadi 13,96% (Maret 2017, BPS 2017) tetapi indeks kedalaman dan indeks keparahan kemiskinan meningkat dari 2,26 menjadi 2,49 dan 0,57 menjadi 0,67 yang menunjukkan ketimpangan yang semakin besar di perdesaan. Nilai Tukar Petani (NTP) sebagai salah satu indikator kesejahteraan petani sedikit menurun dari 101,98 (Januari – September 2014) menjadi 100,71 (Januari – September 2017) (BPS, 2014 – 2017). NTP tanaman pangan merupakan NTP dengan nilai terendah dan menurun dari 98,59 menjadi 97,21 di periode yang sama. Beberapa upaya bisa dilakukan dalam 2 tahun mendatang untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Penjaminan harga di tingkat usaha tani menjadi kebijakan penting yang perlu dilakukan. Pengubahan subsidi input yaitu subsidi pupuk, benih, dan bantuan alsintan menjadi after-sold cash transfer sangat potensial untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Peningkatan kewirausahaan petani baik melalui korporitasi petani ataupun pembentukan Badan Usaha Milik Petani yang dijiwai semangat koperasi. Untuk itu diperlukan Perpres terkait. Budidaya pertanian lahan sempit yang bernilai ekonomi tinggi seperti hortikultura perlu dikembangkan lebih lanjut. Dalam rangka peningkatan nilai tambah pasca panen, diperlukan untuk menghidupkan kembali Direktorat Jendral Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian.

Kedua, Program Penguatan Sumberdaya Petani serta Reforma Agraria. Program penyuluhan pertanian dan pengerahan Babinsa untuk penyuluhan pertanian tidak efektif. Perlu strategi baru dengan mengerahkan petani inovator dan petani berprestasi yang dibantu pengajar di Perguruan Tinggi sebagai pendamping bagi petani dalam berusaha tani. Perlu perbaikan pola bantuan dan program yang selama ini memangkas kreatifitas dan kemandirian petani serta akses petani terhadap produk inovasi dan teknologi yang lebih baik. Program reforma agraria khususnya redistribusi lahan untuk petani kecil perlu ditingkatkan karena terbukti di banyak negara menjadi pengungkit kesejahteraan petani. Perlu upaya yang lebih besar untuk mencegah alih fungsi lahan pertanian dan alih kepemilikan lahan pertanian dari petani ke pemodal. Petani perlu dilibatkan dalam setiap penyusunan dan perumusan kebijakan baik di pusat maupun daerah.

Ketiga, Perbaikan Data Produksi Pertanian. Akurasi data menjadi faktor sangat penting dalam kebijakan pertanian dan pangan. Data yang tidak akurat menyebabkan distorsi kebijakan yang akan merugikan baik petani, pelaku usaha maupun konsumen. BPS perlu lebih independen dan diperkuat peran dan kapasitasnya untuk mengumpulkan data primer dengan mengurangi secara bertahap proses pengumpulan data yang saat ini dilakukan oleh masing-masing sektor. Selama masa transisi tersebut Presiden dapat membentuk unit khusus data pertanian dengan memanfaatkan metode dan teknologi pengumpulan data terkini. Kebijakan amnesti data pertanian perlu dilakukan.

Keempat, Tata Kelola dan Kelembagaan Pangan. Selama 3 tahun terakhir ini pemerintah telah berupaya keras dan berhasil menjaga stabilitas harga yang ditunjukkan dengan rendahnya inflasi. Tingkat inlfasi tahun ke tahun (September 2017 terhadap September 2016) hanya sebesar 3,72 persen (BPS 2017) bahkan untuk bahan pangan hanya 1,04 persen. Harga pangan yang peningkatannya cukup tinggi selama 3 tahun terakhir ini diantaranya adalah beras medium (18,9%), daging sapi (16,5%), gula pasir (19,7%), dan bawang merah (47,8%) sedangkan lainnya mirip atau dibawah inflasi 3 tahun terakhir (Kemendag 2014 – 2017). Kenaikan harga pangan sangat terkait dengan produksi, stok dan tata kelola pangan oleh pemerintah. Selama ini kebjakan tata kelola pangan bersifat ad hoc, tidak terintegrasi atau bersifat sektoral dan terlalu banyaknya Kementerian Teknis yang terlibat dalam tata kelola kebijakan pangan yang menyebabkan rentang kendali pengawasan pangan terlalu lebar. Dalam rangka peningkatan efektifitas, sinergitas, dan integritas dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan tata kelola pangan, maka harus segera direalisasikan pembentukan BADAN PANGAN NASIONAL yang independen dan bertanggungjawab secara langsung kepada Presiden sesuai dengan amanah Undang-undang Pangan no. 18 tahun 2012 dalam mewujudkan kedaulatan dan ketahanan pangan Nasional.

Kelima, Mutu, Keamanan Pangan dan Diversifikasi Pangan. Pengawasan mutu dan keamanan pangan untuk pangan olahan saat ini sudah berjalan dengan baik. Permasalahan keamanan pangan didominasi industri rumah tangga, jasa boga, jajanan serta usaha kecil pangan lain, dengan frekuensi sebesar 87%. Karena itu, perlu penguatan komitmen dan bantuan/investasi pemerintah bagi Industri Mikro, Kecil dan Menengah (IMKM) di bidang pangan yang menyusun 42,71% total IMKM nasional, melalui peningkatan akses sumber daya modal, peningkatan prasarana dan fasilitas, sanitasi dan higiene selama proses produksi dan pemasaran, serta peningkatan sumberdaya manusia dan akses terhadap informasi. Dalam kerangka menembus pasar ekspor pangan maka pemerintah harus lebih aktif dan siap dalam diplomasi keamanan pangan, menyiapkan diplomat keamanan pangan yang tangguh serta penyediaan dan pengelolaan data ilmiah tentang keamanan pangan. Perlu definisi ulang terkait pangan utama, yang berbasis komoditi menjadi berbasis pemenuhan gizi, karena penekanan pada komoditi berpotensi untuk menurunkan kualitas kesehatan manusia. Program diversifikasi pangan berbasis pangan lokal, hortikultura, aneka biji, aneka umbi, dan aneka sayur perlu dikuatkan. Program pendidikan dan penguatan diversifikasi pangan dan gizi perlu dimulai sejak pendidikan dasar.

Keenam, Kebijakan Pengembangan Peternakan. Kebijakan importasi daging kerbau tidak efektif dan perlu dihentikan. Importasi daging kerbau melanggar UU No 41/2014 yang telah diperkuat dalam keputusan MK. Penerapannya mendistorsi pasar dan menimbulkan peredaran daging oplosan (daging kerbau dijual sebagai daging sapi dan dicampur) serta berdampak pada penurunan usaha industri feedloter hingga 70%. Hal ini berpotensi hilangnya nilai tambah bisnis sapi sebesar Rp 26, 85 triliun bagi kegiatan perekonomian di pedesaan maupun perkotaan serta menurunkan pendapatan peternak sekitar 30 triliun/tahun. Pengembangan populasi sapi, dikembangkan melalui kebijakan importasi induk sapi perah.

Jakarta, 23 Oktober 2017
Ketua
Prof. Dr. Ir. Dwi Andreas Santosa., M.Sc

Wakil Ketua
Prof. Dr. Ir. Purwiyatno Hariyadi., M.Sc
Karen Tambayong

By | 2017-11-22T14:59:30+00:00 October 24th, 2017|Peristiwa|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment