Kebijakan Persaingan Usaha Menurut Ahli

Home/Kebijakan Pemerintah, Opini, Peristiwa/Kebijakan Persaingan Usaha Menurut Ahli

Program Bincang-Bincang Agribisnis melakukan seminar publik dengan tema “Arah Perubahan Kebijakan Persaingan Usaha” di Jakarta, Rabu (30/12). Seminar ini mendatangkan enam narasumber yang ahli dibidangnya, yaitu H. Mukhamad Misbakhum, SE, MM, Anggota Badan Legislasi DPR R. Prof. Ine Minara S. Ruky, Ekonom dan Guru Besar UI. Dr. Binoto Nadapdap, S.H., M.H, Pakar Hukum Persaingan Usaha. Krissantono, Ketua GPPU (Gabungan Perusahaan Pembibitan Unggas). Hermawanto. S.H., M.H, Advokat dan Pengamat Konstitusi Kebijakan. Ir. Sutrisno Iwantono, MA. Ph.D, Tim Ahli Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO). Berikut kata mereka yang dikutip dari pataka.or.id

Substansi penyempurnaan revisi UU (Undang-Undang) No. 5/1999 meliputi, (1) Melindungi pelaku usaha kecil dan pelaku usaha dalam negeri, (2) Besarnya potensi abuse of power dari KPPU terkait fungsi pelaporan, penyelidikan, penuntutan dan pemutusan yang berada dalam satu atap, (3) Dampak dari kewenangan KPPU dalam memutuskan kartel adalah dapat menurunkan tingkat kepercayaan pelaku usaha kepada pemerintah. – H. Mukhamad Misbakhum, SE, MM, Anggota Badan Legislasi DPR RI

Hukum tata usaha merupakan hukum yang sophisticated, sehingga harus disesuaikan dengan budaya, tidak bisa mengadopt kepada negara lain secara membabi buta, level pemahaman dan infrastruktur masih lemah sehingga harus diperkuat dan implementasinya disesuaikan menurut levelnya. – Prof. Ine Minara S. Ruky, Ekonom dan Guru Besar UI

KPPU bukanlah badan peradilan yang memiliki kewenangan penuh. Adapun putusan KPPU masih dapat diupayakan pembatalan di pengadilan negeri maupun Mahkamah Agung. Fungsi dan tanggung jawab KPPU ini sudah sama dengan otoritas persaingan usaha di luarnegeri. – Dr. Binoto Nadapdap, S.H., M.H, Pakar Hukum Persaingan Usaha

Beberapa revisi antara lain perubahan denda pelanggaran Undang-Undang persaingan usaha dari Rp25 miliar menjadi maksimum 30% dari omzet dinilai memberatkan dunia usaha. Denda terhadap perilaku kartel semestinya dihitung dari illegal profit atau dari keuntungan yang diperbolehkan oleh pelaku usaha dari perilaku usaha yang tidak sehat. Kewenangan KPPU sudah sangat kuat. Pada hal, KPK saja tidak memunyai kewenangan menyidangkan dan memvonis suatu kasus karena dilakukan di pengadilan tipikor. – Ir. Sutrisno Iwantono, MA. Ph.D, Tim Ahli Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO)

Dampak dari kesewenangan KPPU dalam memutuskan kartel, menurutnya bisa menurunkan tingkat kepercayaan pelaku usaha kepada pemerintah. Hal tersebut tentu bertentangan dengan konsep nawacita Presiden Jokowi. Jika kepercayaan menurun maka ini akan mengurangi minat investasi. – Krissantono, Ketua GPPU

Dalam memutuskan sebuah perkara KPPU harus memiliki lembaga lain yang akan mengadili terdakwa kemudian memutuskan perkara tersebut. Biarkan KPPU punya kewenangan seperti KPK, tapi pemutusan adalah lembaga pengadilan. Semua kewenangan itu pada akhirnya diserahkan ke pengadilan niaga. Itu akan lebih fair. – Hermawanto. S.H., M.H, Advokat dan Pengamat Konstitusi Kebijakan

Baca juga
Sutrisno Iwono: “UU No 5 Tahun 1999 Perlu Direvisi”
Perusahaan Penggemukkan Sapi “Dikambinghitamkan”
Penambahan Kewenangan KPPU Masih Jadi Ganjalan
Tanggapan Feedlotter Terhadap Keputusan KPPU

Download UU No 5 Tahun 1999

By | 2016-12-19T06:29:49+00:00 December 19th, 2016|Kebijakan Pemerintah, Opini, Peristiwa|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment