Teropong Sapi Potong 2016

Home/Peristiwa/Opini/Teropong Sapi Potong 2016

Oleh Didiek Poerwanto, Wakil Ketua Gapuspindo

Pemerintah masih menganut sistem pengendalian harga daging sapi, dengan barometer Jabodetabek (Jakarta Bogor Depok Tangerang Bekasi). Kalau ada gejolak harga daging sapi di daerah itu, pemberitaan akan masif sehingga seakan-akan sudah menjadi masalah nasional. Tren tahun 2015 terjadi sama dengan tahun sebelumnya, harga sapi hidup dan daging sapi naik terus (lihat tabel). Gejolak-gejolak yang terjadi membuat peternak feedlot kalangkabut dan menuai prasangka yang menyakitkan, dituduh melakukan kartel dan penimbunan. Padahal, di Lampung harga daging sapi saat Jakarta ramai-ramai harga daging sapi naik sudah mencapai Rp 120 ribu per kg, kenyataannya masyarakat tenang-tenang saja. Banyak pihak menganggap carut marut sapi potong ini tak lepas dari urusan data yang terdiri banyak versi. Maka stakeholder harus menyepakati data mana yang dipakai bersama karena semua punya data sapi sendiri-sendiri. Kalau disepakati memakai data BPS (Badan Pusat Statistik), digunakan perhitungan sapi potong lokal menghasilkan 170 kg daging per ekor. Daging sejumlah itu harusnya didapatkan dari sapi dengan bobot hidup sekitar 450 kg ke atas. Tentu disertai harapan yang tipis, semoga sapi lokal yang dipotong 3 juta ekor lebih itu secara empiris memang ukurannya seperti itu.

Data Pengurasan Sapi Pemotongan betina produktif lagi-lagi belum menunjukkan tanda-tanda bisa dikendalikan. Realitanya ketika harga sapi potong jantan mahal, harga sapi betina masih lebih murah. Permintaan sapi betina dari para jagal tinggi, dan belum ada satu regulasi pun yang efektif mengontrol itu. Bagi jagal sapi, memotong betina produktif itu gampang. Mereka selalu bilang majir, padahal faktanya banyak ditemukan fetus di perut betina-betina yang dipotong. Sinyalemen pengurasan sapi lokal ini didukung oleh turunnya pengeluaran sapi lokal. Setelah terjadi tren peningkatan pengeluaran sapi dari 2006 – 2009, pada 2010 -2012 terjadi peningkatan cukup tajam, justru mulai 2013 terjadi penurunan sangat tajam pengeluaran sapi lokal secara terus menurun. Muncul pertanyaan, apakah memang jumlah sapi sudah turun drastis, atau tata niaganya yang bermasalah. Dugaan paling mungkin adalah dampak berkurangnya populasi sapi lokal (terkuras) pasca kebijakan penurunan impor sangat drastis mulai dari 2010 sampai 2012. Dampaknya, pengeluaran sapi lokal sejak 2010 – 2012 terjadi peningkatan cukup tajam. Selanjutnya, di 2013 impor sapi kembali dibuka untuk meredam gejolak harga. Pada 2014 terlihat volume impor sudah mencapai 46 % dari kebutuhan.

Namun pengeluaran sapi lokal juga terus menurun, sementara itu pemotongan sapi betina juga terus terjadi. Hal itu menandakan gejala pengurasan sapi lokal terus berlangsung. Jadi, penurunan pengeluaran sapi lokal ini berkorelasi positif dengan kebijakan yang ditetapkan sebelumnya. Pengurasan yang menyebabkan penurunan populasi ini juga sesuai hasil data Sensus BPS 2013. Kebijakan tarik ulur impor terus dilakukan, namun sama sekali belum berpengaruh terhadap peningkatan pasokan sapi lokal pada 2015. Sebab ternyata, sektor perbibitan masih bermasalah. Pembibitan sapi potong masih berupa program di pemerintah, belum ada swasta yang terjun karena besarnya biaya. Maka sektor hulu ini belum mampu mengejar kecepatan pertumbuhan permintaan. Selama tidak ada akselerasi di sektor bibit, selamanya akan terjadi ketimpangan suplai. Realisasinya, impor sapi hidup di 2015 hanya sekitar 560.000 ekor. Terjadi ‘kekurangan’ sekitar 200 ribu ekor dibanding rencana impor 790.667 sapi.

Kekurangan itu terjadi karena efek perlambatan ekonomi yang menyebabkan daya beli menurun. Tetapi diakui, tetap ada kekurangan suplai sehingga jagal menutupinya dengan mengeluarkan sapi lokal. Membaca 2016 Diperkirakan industri sapi potong masih mengalami tekanan berat di 2016. Penguatan dolar Amerika Serikat yang berkepanjangan, dan tidak efektifnya paket ekonomi masih akan menghantui daya beli. Sebagai gambaran, supply demand (pasokan – permintaan) daging sapi di 2016 yang dirumuskan dalam diskusi Kementerian Koordinator Perekonomian jelang akhir 2015 lalu. Diperkirakan konsumsi daging sapi per kapita di 2016 sebesar 2,61 kg/tahun (UE/under estimate) dan sekitar 3,10 kg/tahun (OE/over estimate). Sehingga kebutuhan daging nasional untuk 258,5 juta penduduk RI diperkirakan 674,69 ribu ton (UE) dan 801,36 ribu ton (OE). Potensial stok sapi lokal ditargetkan sebesar 3.939.940 ekor atau setara 670,34 ribu ton daging (asumsi BPS, 1 ekor = 170,14 kg daging). Dari potensi itu, kemungkinan stok sapi lokal yang tersedia sebesar 2.363.964 ekor setara 402,20 ribu ton daging (UE) dan 3.151.952 ekor setara 536,27 ribu ton daging (OE). Sehingga terjadi kekurangan sapi setara dengan 1,603 juta ekor (UE) dan 1,559 juta ekor (OE). Kekurangan itu biasa dicukupi dengan impor dalam bentuk daging dan sapi hidup.

Menyamakan Persepsi Pemerintah sebaiknya mengubah pendekatan penetapan supply demand daging sapi menggunakan variabel produksi, bukan harga. Tak ada lagi langkah tergopoh membuka keran impor karena tiba – tiba harga daging naik. Sebab segalanya telah diprediksi secara tepat sejak awal. Impor mendadak saat harga sudah melambung, sulit untuk mendapatkan harga yang sama dengan pembelian/impor terencana, alias harga sapi lebih mahal daripada biasanya. Bahasa swasembada daging juga perlu disamakan dari pusat sampai daerah, sehingga mampu menembus sekat-sekat otonomi daerah. Otonomi daerah memungkinkan satu daerah menyetop pasokan sapi ke daerah lain, sebagaimana diterapkan oleh Jawa Timur dan Jawa Tengah agar tak terimbas krisis daging sapi Jakarta. Impor betina produktif memerlukan tim khusus untuk mengkaji dan mengevaluasi secara intens tentang mortalitas dan produktivitasnya.

Selain itu, untuk menyiapkan infrastruktur yang akan digunakan untuk memelihara induk-induk itu. Juga perlu strategi yang matang agar induk yang di negara asalnya dibudidayakan secara ekstensif dan kawin alam bisa dikandangkan. Kalau kemudian di Indonesia induk-induk itu dikandangkan,akan rawan terjadi kekurangan nutrisi. Jika kemudian terjadi kesulitan bunting, bukan berarti sapinya rusak. Kalaupun diberikan perlakuan hormon gertak birahi, induk bisa birahi, tetapi belum tentu berhasil bunting setelah dikawinkan. Maka program impor induk oleh pemerintah ini, sungguh mulia. Justru karena itu harus dipersiapkan matang.

Pengembangan sapi di lahan perkebunan dan hutan memang berpotensi besar, tetapi masih memiliki pekerjaan rumah yang tidak ringan. Sebab kementerian sektor terkait memiliki regulasi tersendiri, yang tidak bisa serta merta membolehkan memelihara sapi di sana. Artinya mutlak dilakukan harmonisasi peraturan di tingkat atas terlebih dahulu. Untuk menekan pemotongan betina produktif yang belum efektif, bukan hanya kebijakan penyelamatan ataupun pemidanaan/tindakan hukum. Perlu dirumuskan formulasi baru yang lebih komprehensif dan sistemik. Mengingat jumlah pemotongan di TPH (Tempat Pemotongan Hewan) yang sulit dikontrol lebih banyak daripada RPH (Rumah Potong Hewan) yang selalu dikontrol. Dipublikasikan di TROBOS edisi Maret 2016

By | 2017-05-09T07:50:02+00:00 August 25th, 2016|Opini|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment