Tanggapan Feedlotter Terhadap Keputusan KPPU

Home/Peristiwa/Opini/Tanggapan Feedlotter Terhadap Keputusan KPPU

Pada akhir-akhir ini, berita tentang keputusan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) cukup menyita perhatian masyarakat. Majelis komisi telah menyatakan 32 feedlotter sebagai terlapor dalam perkara bersalah karena melanggar Undang-Undang No. 5 tahun 1999 pasal 11 tentang kartel (perjanjian) mengatur produksi dan atau pemasaran, serta pasal 19 huruf c mengenai pembatasan peredaran dan atau penjualan. Majelis komisi kemudian menjatuhkan hukuman kepada terlapor. Kami menilai bahwa KPPU memaksakan putusan tanpa dasar bukti bahkan cenderung memutarbalikan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan sehingga tidak memberikan rasa keadilan.

Kita semua mengetahui, bahwa industri penggemukan sapi potong merupakan “highly regulated industry” artinya semua kegiatan industri diatur oleh pemerintah mulai dari kuota impor hingga proses penggemukan yang juga diatur dalam UU No.41 tahun 2014 tentang peternakan dan kesehatan hewan. Usaha penggemukan sapi potong sangat terbuka, siapapun bisa masuk dalam bisnis ini, sehingga tidak ada ruang bagi industri ini melakukan kartel.

Sesungguhnya KPPU tidak memahami nature bisnis industri feedlotters dalam melakukan usaha ini, sehingga keputusan yang dihasilkan sangat lemah. Berikut adalah beberapa hal penting dalam keputusan yang patut menjadi perhatian yaitu:

  1. Penjualan sapi

Majelis berpendapat bahwa penurunan kuota yang diikuti sales rescheduling dianggap sebagai pengaturan penjualan dan menghalangi pasokan sapi, serta kenaikan kurs tidak berpengaruh secara signifikan terhadap harga jual sapi.

Tuduhan pengaturan penjualan tidak mendasar dan sangat lemah. Jika kita melihat UU no 41 tahun 2014, dimana sapi bakalan yang diimpor harus mengalami proses penggemukan selama 4 bulan, artinya bahwa feedlotter merupakan importir produsen, dimana sapi diimpor harus digemukan selama 4 bulan. Waktu pemberian izin impor juga diatur masa berlakunya oleh pemerintah yaitu 4 bulan yang diberikan per kwartal atau 3 kali dalam setahun.

Sehingga jelas bahwa regulasi tersebut sangat terkait dengan dimensi waktu yaitu waktu proses penggemukan dan waktu berlaku izin. Hal ini akan berpengaruh terhadap produksi dan penjualan di feedlotter. Sehingga tidak logis secara teknis dan bisnis, jika feedlotter menahan sapi yang siap dipotong karena akan menambah beban biaya dan cenderung akan mengalami kerugian.

  1. Pasar bersangkutan

Majelis komisi berpendapat bahwa pasar geografis adalah Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tanggerang, Bekasi) bukan seluruh Indonesia, karena konsumen di Jabodetabek lebih banyak mengonsumsi daging sapi, serta pemogokan RPH (Rumah Potong Hewan) yang terjadi diwilayah Jabodetabek.

Pendapat majelis komisi telah mengenyampingkan ketentuan dalam pedoman pasal 11 yang dibuat oleh KPPU yang menyatakan bahwa pasar geografis adalah pasar dari pelaku usaha, bukan pasar dari konsumen atau pasar RPH. Faktanya, diantara 32 perusahaan feedlotter terlapor memiliki pasar di luar Jabodetabek seperti Bandung Raya, Banten dan Sumatera.

  1. Perhitungan denda

Majelis komisi gagal dalam menjelaskan alasan dibalik penentuan jumlah denda yang dijatuhkan kepada 32 feedlotter yang terlapor secara detail.

  1. Pengaturan kuota

Kuota impor sapi bakalan untuk 1 tahun ditentukan oleh pemerintah melalui Rakortas (Rapat Koordinasi Terbatas) yang dihadiri oleh Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, BPS (Badan Pusat Statistik) dan dipimpin oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian). Pembagian kuota kepada setiap perusahaan ditetapkan oleh Kementerian Pertanian yang berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan. Sistem yang dibuat pemeritah tersebut gagal dipahami oleh KPPU, sehingga KPPU menuduh bahwa kuota impor diatur oleh asosiasi. Beberapa media mengutip bahwa usulan ketua KPPU yang meminta kepada pemerintah untuk tidak memberlakukan kuota sapi impor.

Pernyataan ini kontradiktif terhadap tuduhan KPPU yang berawal dari persoalan kuota 32 perusahaan terlapor. Kami menilai bahwa secara sadar ketua KPPU mengakui kasus ini adalah murni kesalahan pemerintah tapi yang “dikambinghitamkan” adalah pelaku usaha penggemukan sapi yang hanya sebagai operator dalam menjalankan kebijakan pemerintah, keputusan ini berdampak pada discourage pertumbuhan ekonomi dan investasi.

  1. Ketidakwajaran harga

Majelis komisi menyatakan terdapat harga yang tidak normal tanpa memberikan dasar hukum atau acuan mengenai harga, sehingga pada tingkat berapakah harga dianggap tidak normal. Menurut kami harga sangat ditentukan pada suplai dan demand. Sebagai gambaran bahwa kontribusi sapi bakalan impor terhadap kebutuhan daging sapi nasional hanya 18% dan sekitar 82% dari sapi lokal. Data ini menjelaskan bahwa sapi impor tidak mempunyai kekuatan dalam mempengaruhi harga daging sapi di pasar.

Disamping itu feedlotter menjual sapi hidup, sehingga harga daging di pasar tidak dapat dikendalikan feedlotter, karena bukan mata rantai yang dikuasai. Tuduhan persengkokolan kepada 32 feedlottter terlapor sangat sulit diterima akal sehat, karena tidak mudah menyatukan pendapat dengan skala bisnis yang sangat bervariatif, apalagi dari 32 terlapor tersebut ada beberapa perusahaan yang bukan menjadi anggota APFINDO.

Cari keadilan

Untuk mencari keadilan, segera setelah menerima salinan putusan dari KPPU, maka terlapor akan mengajukan banding terhadap keputusan tersebut ke PTN (Pengadilan Tinggi Negeri) menurut lokasi terlapor berdomisili.

Kami mengusulkan pada pemerintah dan DPR untuk melakukan revisi terhadap UU No. 5 tahun 1999 khususnya independensi persidangan, dimana saat ini KPPU memiliki 3 fungsi lembaga hukum yaitu, fungsi penyidikan, fungsi jaksa dan fungsi hakim dalam satu lembaga KPPU. Kondisi ini memastikan bahwa hasil keputusan tidak menunjukan independen dan jauh dari keadilan.

Nama baru

Rekan-rekan wartawan yang saya banggakan, pada kesempatan ini saya informasikan bahwa pada tanggal 16 Februari 2016 telah dideklarasikan GAPUSPINDO (Gabungan Pelaku Usaha Peternakan Sapi Potong Indonesia) yang dulunya bernama APFINDO. Perubahan ini sebagai bagian dalam upaya mengakomodasikan permohonan dari 23 pelaku usaha peternakan sapi lokal yang berskala ekonomi untuk bergabung di APFINDO, berkenaan dengan itu maka nama APFINDO menjadi GAPUSPINDO. Joni Liano, Direktur Eksekutif GAPUSPINDO

By | 2017-05-09T07:50:13+00:00 July 24th, 2016|Opini|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment